Tahun 2018 adalah tahun ke-9 dilaksanakannya reformasi birokrasi sejak tahun 2010 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Segala aspek melakukan perubahan (reform) dimulai dari merubah pola pikir dan budaya kerja, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan yang terakhir tentu untuk dipersembahkan kepada masyarakat, bangsa dan negara yaitu peningkatan kualitas layanan publik atau dikenal dengan nama 8 area perubahan.

Prestasi yang terbaru dan membanggakan di tahun 2018 ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah meraih penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2018 atas pencapaiannya dalam kategori Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Kategori Besar.

Kemudian dalam bidang penataan kelembagaan salah satu terobosan besar tahun 2018 ini yaitu ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di wilayah.

Pada tanggal 30 Mei 2018, jajaran pejabat administrasi Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah bersama Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara telah dilantik oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM di Jakarta.

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan wilayah kerjanya yaitu : Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

Itulah perubahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini dan telah banyak berimplikasi pada kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penghargaan yang telah diraih oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kami sebutkan di atas hanya beberapa yang kami sebutkan. Sesungguhnya bukanlah penghargaan yang utama dari sebuah transformasi tetapi yang terpenting adalah sebuah tatanan yang dapat mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara menuju Indonesia menjadi bangsa kelas dunia sebagaimana yang selalu kita nyanyikan sama-sama dalam Mars Kementerian Hukum dan HAM ciptaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Ibu Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP, M.Si. Terima kasih, semoga bermanfaat.