Jakarta - Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Rinto Gunawan Sitorus beserta jajaran hadiri kegiatan Pembahasan RO PN BPSDM TA 2O25 pada Selasa (30/1/23).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini membahas Rencana Output RO PN (Renacana Operasional Prioritas Nasional) dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2025 yang berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) serta PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029.

Mewakili Direktur Hukum dan Regulasi kegiatan dibuka oleh Koordinator Perencanaan, Tanti Dian Ruhama yang mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting karena 5 Tahun kedepan (2025-2029) akan menjadi prioritas dalam peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada pembahasan RO PN ini akan terdapat 2 usulan RO BPSDM Hukum dan HAM dalam RPJM 2025-2029 yaitu penguatan tata kelola regulasi dan lembaga tunggal pengelola regulasi yang terdiri dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM bidang regulasi (pendidikan perencang peraturan perudangan-undangan), pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM bidang regulasi (pendidikan analiasi hukum pusat daerah), serta penerapan dan penegakan hukum yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan terpadu bagi APH pasca KUHP baru.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, Maulidi Hilal, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Nuryanti Widyastuti, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Cahyani Suryandari, Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM.