Tanjungpinang - Jajaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau ikuti Kegiatan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Resiko dengan tema “SPIP Terintegrasi dengan Manajemen Resiko” di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.
Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dari Selasa – Jum’at (05-08 Maret 2024) ini dilaksanakan di Aula Ismael Saleh dengan Narasumber dari Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
Kegiatan dibuka langsung oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Achmad Fahrurazi, pada Selasa (5/3/24, dalam sambutannya bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau tentunya kita sering kali mendapatkan kendala serta hambatan yang dapat menjadi ancaman dalam pencapaian kinerja hal tersebut tentunya harus dapat diminamalisir dengan memitigasi risiko-risiko yang berkemungkinan muncul serta memberikan ketidakpastian dalam pencapaian sasaran strategis dari organisasi. Pengelolaan risiko yang tepat merupakan pondasi bagi seluruh instansi pemerintah.
"Kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018, melalui pelaksanaan manajemen risiko yang tepat diharapkan dapat mendukung implementasi dari sistem pengendalian intern pemerintah sehingga dapat mencapai seluruh dari tujuan sasaran strategis serta indikator kinerja yang telah ditetapkan" ungkapnya.
Achmad Fahrurazi berharap Kepada pejabat struktural selaku pengambil keputusan dan kebijakan dapat melakukan mitigasi-mitigasi risiko yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga seluruh hal kemungkinan kejadian yang dapat menjadi ancaman serta hambatan dalam pencapaian seluruh tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat teratasi serta menciptakan inovasi-inovasi kegiatan pengendalian yang dapat mendukung seluruh layanan yang ada.
"Semoga komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk memahami serta membiasakan diri sehingga menjadi budaya dalam organisasi untuk menerapkan pengendalian sehingga maturitas yang dicapai bukan hanya sekedar level namun benar – benar diimplementasikan secara nyata" pungkasnya.
