Ka.Badiklatkumham Kepri lakukan koordinasi dengan PB Batam

Batam - Dalam rangka rencana pembangunan gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau (Badiklatkumham Kepri), Kepala Badiklatkumham Kepri didampingi Tim melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dahulunya dikenal dengan Otorita Batam,
merupakan lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan, termasuk dalam hal pengelolaan Lahan.

Salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, menempatkan sebuah Balai Diklat di Batam adalah adanya aset tanah/ lahan yang tersedia. Salah satu aset tersebut adalah lahan yang terletak di Telaga Punggur Batam yang memiliki luas 37.762m2. Namun bukti administrasi dari BP Batam terkait aset lahan tersebut saat ini baru berupa Izin Prinsip No. B/596/ka/6/2010 tanggal 21 Juni 2010 peruntukan Rumah Tahanan.

BP Batam akan menerbitkan Dokumen Pengalokasian Lahan setelah pelunasan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sebesar Rp.202.743.900.

Dan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak BP Batam didapatkan hasil diantaranya : BP Batam akan melakukan pengukuran ulang dengan menetapkan batas garis sempadan, BP Batam akan mengeluarkan Faktur tagihan UWTO, Badiklatkumham Kepri akan melakukan pelunasan seluruh tagihan yang dibebankan dan BP Batam meminta Badiklatkumham Kepri melaporkan dan melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah terkait hasil koordinasi ini serta terkait dengan dokumen/persuratan yang telah dikirimkan oleh BP Batam terkait aset tanah/lahan ini sebelumnya. (Tim Humas)