Batam, Badiklat Kepri mengikuti kegiatan Pengarahan Optimalisasi Pengawasan untuk mewujudkan Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto dengan moderator Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Agus Widjaja
Kegiatan diawali dengan doa bersama yang dipipimpin langsung oleh Irjen Kemenkumham Andap Budhi Revianto. Beliau menekankan untuk selalu berdoa setiap pagi karena semua itu dari Tuhan Yang Maha Esa. lanjut ia mengatakan dalam paparannya sesuai dengan Kenegaraan Presiden RI HUT Proklamasi Kemerdekaan RI 16 Agustus 2019 terkait Pembangunan Hukum, yang terdapat 3 point antaranya yang pertama Regulasi Tidak Konsisten/ Tumpang Tindih Satu Dengan Yang Lain Harus Dipangkas, Diselaraskan Dan Disederhanakan untuk itu Hindari Hiper Regulasi/ Obesitas Regulasi, yang kedua Regulasi Tidak Boleh Hambat Inovasi untuk itu Tanggap Terhadap Tantangan Baru dan Perkembangan Teknologi dan yang ketiga Regulasi Harus Lindungi Kepentingan Rakyat, Bangsa, dan Negara untuk itu Berikan Rasa Aman Serta Mampu Mendorong Menuju Indonesia Maju.
Selanjutnya beliau menegaskan bahwa betapa pentingnya menyikapi pandemi COVID-19 dalam lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari “jangan sampai terdapat cluster baru dikarenakan tidak memperhatikan protocol kesehatan dan kehidupan yang sehat”, tegasnya. Akhir paparan beliau menutup kegiatan dengan memimpin doa secara langsung. (Tim Humas)

Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB optimis Badiklatkumham Kepri dapat bersaing dengan lembaga pelatihan lainnya ditingkat panel TPN.

Batam, Sebagai satuan kerja yang memiliki peran dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM di 8 Kantor Wilayah (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan), Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM (Badiklatkumham) Kepulauan Riau memberikan solusi tepat dengan mengimplementasikan salah satu program jalur pengembangan kompetensi yaitu Community Of Practice (CoP).

Community of Practice (CoP) yang dilaksanakan oleh Badiklatkumham Kepri merupakan solusi tepat dalam mengejar tantangan dalam pemenuhan pengembangan SDM bagi seluruh PNS khususnya diwilayah kerja Badiklatkumham Kepri, hal itu disampaikan Kabadiklatkumham Kepri, Hendy Emil dalam Evaluasi penilaian Tim Penilai Nasional (TPN)
Kemenpan RB.

Badiklatkumham Kepri merupakan 1 (satu) diantara 467 satuan kerja yang dipanggil ke desk evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Batam – 13 Oktober 2020 bertempat di aula Hotel Asialink, Balai Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pelayanan Dokumen Perjalanan RI Angkatan I Tahun Anggaran 2020 yang diikuti oleh seluruh pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau serta seluruh peserta Pelatihan Teknis Pelayanan Dokumen Perjalanan RI dan para undangan. Kegiatan dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM Asep Kurnia.
Dalam sambutannya beliau menyampaikan agar peserta pelatihan untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini disetiap sesinya, karena bukan hanya dari penyelenggaraannya saja yang baik tetapi juga dari peserta pelatihan yang baik juga untuk mendukung pelaksanaan pelatihan jarak jauh ini. Akhir sambutan beliau membuka secara resmi Pelatihan Teknis Pelayanan Dokumen Perjalanan RI yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau.
(Tim Humas)

Penandatanganan Nota Kesepahaman Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan SMKS Multistudi High School Batam

Batam, Senin (05/10) bertempat di sekolah SMK Multistudi High School Batam, Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Hendy Emill yang didampingi Kasubbag Tata Usaha, Pande Made Handika Riady melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara SMK MULTISTUDI HIGH SCHOOL BATAM diwakili oleh Kepala Sekolah Joni Firdaus dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau diwakili oleh Kepala Badiklat Hendy Emil.

Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai landasan kerja sama dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional pada sekolah menengah kejuruan (SMK) Multistudi High School Batam.

Dengan melakukan penandatanganan ini, kepala Badiklatkumham Kepri berharap Kerjasama ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. (Tim Humas Badiklat)