Batam - Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Rinto Gunawan Sitorus beserta jajaran ikuti kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kepada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau pada Selasa (6/2/24).

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, I Nyoman Gede Surya Mataram, dalam sambutannya beliau mengatakan Penguatan reformasi birokrasi ini menjadi fokus utama sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat nantinya serta terus menjaga integritas bagi seluruh jajaran di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

Penguatan Reformasi Birokrasi dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia yang menyampaikan beberapa hal penting yang perlu dicermati oleh seluruh tim pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepri. Mulai dari pentingnya peran pimpinan sebagai Role Model dalam upaya Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja.

“Kepala Satuan Kerja harus mampu menjadi role model, bagaimana memberikan contoh yang baik. Sehingga integritas dan pelayanan publik dapat berjalan optimal. Tentu saja tidak lupa pengawasan dalam pemenuhan data dukung wajib terus dilakukan.” Tuturnya.

Kemudian beliau menjelaskan bagaimana Penanganan Pemberitaan Negatif jika menimpa suatu satuan kerja, Pemantauan media sendiri dilakukan oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama dengan cara mengumpulkan berita dari media online dan media sosial menggunakan aplikasi pemantauan media.

“Awali dengan Menyampaikan informasi secara terbuka, tidak bersikap defensif atau menutup diri, lalu sampaikan penyesalan atas peristiwa yang terjadi dan menegaskan bahwa hal ini bukan merupakan keinginan kita semua, selanjutnya tegaskan bahwa instansi bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi, terakhir informasikan sejumlah langkah yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan, serta mencegah terjadinya hal yang serupa di masa mendatang.” Ungkapnya.

Terakhir beliau pun berpesan kepada seluruh jajaran Tim Pembangunan Zona Integritas seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepri agar dapat memaksimalkan peran 3AS Survey Management sebagai penilai kinerja pelayanan publik yang ada di satuan kerja. “Optimalkan, semakin banyak yang mengisi semakin baik, jadikanlah harus baik sebagai motivasi dan hasil buruk sebagai intropeksi supaya mampu memberikan pelayanan yang optimal.” Tutupnya.

Jakarta - Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Rinto Gunawan Sitorus beserta jajaran ikuti kegiatan FGD Penyusunan Pedoman dan Sistematika Laporan Pelatihan pada (5/2/24)

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM ini bertujuan agar tersusunnya laporan pelatihan yang lengkap, sistematis dan akuntabel.

Kepala Pusat Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM, Morina Harahap yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan dalam sambutannya bahwa dalam sistematika laporan pelatihan mengarah pada upaya untuk membuat laporan yang lebih informatif dan mudah dipahami serta tentunya yang lengkap, sistematis dan akuntabel, maka laporan yang baik tidak hanya mencakup statistik dan data, tetapi juga harus mampu menggambarkan dampak pelatihan terhadap peserta dan organisasi secara menyeluruh.

Terakhir Morina Harahap berharap dengan adanya FGD ini dapat menjadi acuan bagi BPSDM Hukum dan HAM serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM untuk menyusun laporan pelatihan yang lebih baik di masa mendatang.

Hadir sebagai narasumber dalam FGD tesevut dari Lemabaga Administrasi Nasiobal, Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

Batam - Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Rinto Gunawan Sitorus beserta jajaran memperkuat komitmennya terhadap reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dengan mengikuti kegiatan Persiapan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Tahun 2024 pada Rabu (31/1/24).

Kegiatan yang dilaksanakan secra virtual ini menghadirkan narsumber dari perwakilan Kementerian Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dalam diskusi fokus ditekankan pada identifikasi dan perbaikan potensi kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penginputan data dukung, sehingga dapat memudahkan proses penilaian.

Para narasumber juga memaparkan rekomendasi dari KemenPAN-RB hasil evaluasi pembangunan zona integritas Kementerian Keuangan. Rekomendasi tersebut mencakup optimalisasi sistem pengawasan integritas, evaluasi AKIP internal, peningkatan interaksi dengan pengguna layanan, serta upaya peningkatan manajemen kinerja dan inovasi berbasis kebutuhan.

Kegiatan ini diharapkan dapat mematangkan persiapan Badiklat Kumham Kepri dalam menyajikan data dukung yang komprehensif. Hal ini bertujuan agar Badiklat Kumham Kepri meraih prestasi. Lebih dari sekadar ajang kontestasi, upaya ini diharapkan memberikan dampak positif yang dirasakan secara langsung oleh pengguna layanan Badiklat Kumham Kepri.

Tanjungpinang - Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau menerima penghargaan Peringkat ke - 3 Kategori Satker Dengan Nilai IKPA terbaik TA. 2023 Tinkat Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Klaster Pagu Sedang yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepulauan Riau pada Rabu (31/1/24)

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Rinto Gunawan Sitorus.

Dengan diterima penghargaan ini diharapkan kedepan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau terus memberikan kinerja yang Semakin PASTI.