Tanjungpinang - Bertemakan Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan, Rinto Gunawan Sitorus ikuti Upacara Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke 74 Tahun 2024 pada Jumat (26/1/23)

Upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau ini diinspekturi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.

Pada kesempatan ini Ansar Ahmad membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. laoly, dalam sambutannya Menkumham memberikan apresiasi atas berbagai capaian dan prestasi yang diraih jajaran Imigrasi. Selama 74 tahun berkiprah, Dirjen Imigrasi telah mengalami berbagai tantangan dan pencapaian gemilang. Tidak terelakkan bahwa tantangan dimasa yang mendatang akan semakin kompleks, namun dengan tekad dan semangat kebersamaan yang telah dibangun saya yakin kita dapat mengatasi setiap hambatan yang menerpa.

Dalam pelaksanaan upacara ini juga dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan Kabupaten/Kota peduli HAM tahun 2023, yang langsung diberikan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Tidak lupa dalam kegiatan ini juga dilaksanakan Sykuran HBI Ke-74 yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

Batam - Jajaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Badiklat Kumham Kepri) laksanakan Penandatanganan Pakta Integritas, Netralitas ASN dalam Pemilu 2024 dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 pada Senin (22/1/24).

Kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Badiklat Kumham Kepri diawali dengan Ikrar Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh ASN dan PPNPN Badiklat Kumham Kepri dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 antara Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Kabadiklat Kumham Kepri), Rinto Gunawan Sitorus dengan Pejabat Pengawas.

Pada kesempatan ini, Kabadiklat Kumham Kepri dalam amanatnya menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk turut menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab serta dengan penandatangan komitmen bersama ini maka dimulainya Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Badiklat Kumham Kepri Tahun 2024.

Tanjungpinang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Kakanwil Kemenkumham Kepri), I Nyoman Gede Surya Mataram berikan penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2023 kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau pada kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Riau, Selasa (16/1/23).

Kakanwil Kemenkumham Kepri dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, satuan kerja memiliki konsekuensi logis untuk melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan juga pertanggungjawaban keuangan dan BMN.

“Kantor Wilayah perlu melakukan mitigasi permasalahan pertanggungjawaban keuangan pada tingkat satuan kerja yang dapat berpengaruh pada kualitas data laporan keuangan tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.” tuturnya.

Kemudian beliau pun menyampaikan Penyusunan Laporan Keuangan harus didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku sehingga update terhadap peraturan terkait pengelolaan keuangan yang berlaku menjadi sebuah keharusan demi menjaga akuntabilitas laporan keuangan.

Pada Kegiatan kali ini pun diberikan penghargaan dengan 2 katagori yaitu Satuan Kerja Yang Memiliki Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2023 dan Satuan Kerja Yang Memiliki Pengelolaan Bmn Terbaik Tahun Anggaran 2023, Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menjadi salah satu penerima penghargaan yaitu Satuan Kerja Yang Memiliki Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2023.

Selepas pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber yakni Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kanwil DJPB Anggrainy dan Staf Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada KPPN Tanjungpinang Auriska Windya Fadhila Sakti.

Batam - Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Rinto Gunawan Sitorus beserta jajaran ikuti kegiatan Inspektur Wilayah Aktif Mendengar dan Memberi Solusi (Irwil Berisi) di Satuan Kerja di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I secara virtual pada Selasa (16/1/23).

Mengusung tema “Perkuat Sinergi Yang Semakin Pasti dan BerAKHLAK Untuk Kinerja Kemenkumham Yang Berdampak”, Inspektur Wilayah I, Ika Yusanti didampingi Auditor Utama Budi dan Kepala Subbagian Tata Usaha, Yusup Subhan Abas memberikan apresiasi kepada Satuan Kerja di Inspektorat Wilayah I dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Tahun 2023 serta dalam paparannya menyampaikan beberapa program unggulan dari Inspektorat Jenderal diantarnya Gerbang Transisi yaitu bergerak bangkitkan kesadaran, inspirasi, dan motivasi untuk mewujudkan keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Irjen Ada atau Inspektur Jenderal aktif dengarkan aspirasi, Irwil Berisi atau Inspektur Wilayah aktif mendengar untuk memberi solusi, Aktif Belajar, Sertifikasi Kompetensi, dan Joint Audit.

Ika Yusanti melanjutkan paparan dengan menjelaskan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, Hukuman Disiplin, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Terakhir, Ika Yusanti menutup paparan dengan menyampaikan Netralitas dan Larangan ASN pada Pemilu 2024.

"Saya sampaikan bahwa pemilu yang akan dilaksanakan 29 hari lagi, agar seluruh ASN untuk Netral dan agar mematuhi larangan yaitu tidak memasang spanduk/baliho/alat peraga bakal calon peserta pemilu, sosialisasi/kampanye di media, menghadiri deklarasi/kampanye bakal calon peserta pemilu, membuat postingan/komen/share/like/follow dalam grup/akun pemenangan bakal calon peserta pemilu, memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi bakal calon peserta pemilu, mengerahkan ASN lain untuk ikut kampanye serta foto dengan mengikuti simbol tangan/Gerakan sebagai bentuk keberpihakan" tutup Ika Yusanti.